Opini

Sistem Zonasi PPDB Dicurangi, di Mana Peran Pemerintah?

Oleh: Fransiskus Pascaries

Jakarta, KABNews.id – Akhir-akhir ini banyak orangtua di Tanah Air mengeluhkan persoalan zonasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi putra-putri mereka. Sebabnya jelas, anak mereka tidak berhasil mendapat kursi di sekolah yang letaknya dekat dari rumah, tapi sejumlah murid yang berdomisili di luar wilayah tersebut justru berhasil merebut kursi dengan memakai alamat palsu.

Sementara itu, Ombudsman Nusa Tenggara Barat mengungkap enam temuan selama menjalankan fungsi pengawasan PPDB 2023. Dua di antara enam temuan itu adalah adanya cukup banyak Kartu Keluarga (KK) peserta PPDB 2023 yang tidak bisa terverifikasi saat pendaftaran.

Masih banyak orangtua murid yang memfavoritkan beberapa sekolah sehingga menggunakan berbagai cara agar dapat diterima oleh sekolah yang diinginkan. Berita mengenai berbagai dugaan kecurangan itu, berikut dampak turunannya di berbagai kabupaten, kota, dan provinsi bisa kita temukan dengan cukup mudah.
Terkait dengan persoalan daftar mendaftar seperti ini, saya segera teringat pada pengalaman saya dan istri belum lama ini. Kami tiba di Madrid, Spanyol pada pertengahan Maret lalu. Kami akan tinggal di kota ini hingga beberapa tahun ke depan untuk keperluan studi istri. Sebagai orangtua, kami tentu harus menjalankan kewajiban kami, yaitu memenuhi hak anak kami satu-satunya agar ia bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

Ilustrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (detik.com)

Sebagai orangtua yang belum punya pengalaman menyekolahkan anak di luar negeri, kami bertanya ke kawan dan kerabat kami di Madrid, baik warga Indonesia yang sudah lama menetap di sana, maupun warga lokal. Singkat cerita, pada April kami memulai dengan melakukan registrasi kependudukan ke kantor pemerintahan di Madrid.

Proses registrasi dilakukan melalui situs web, di mana warga lokal maupun asing hanya akan mendapat layanan administrasi publik bila sudah mendaftar di semacam kantor sistem administrasi satu atap mana pun di Provinsi Madrid. Begitu mendapatkan surat keterangan yang disebut empadronamiento atau padron berarti seseorang sudah terdaftar di Oficina de Atención a la Ciudadanía Madrid (semacam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia).

Selain sebagai keterangan domisili, padron juga diperlukan warga untuk mendaftarkan anak ke sekolah, menikah, memperbarui izin tinggal, membeli atau menjual kendaraan bermotor, dan sejumlah keperluan kependudukan lain. Berbekal surat padron itu, saya dan istri mendaftarkan anak kami ke sebuah sekolah negeri yang hanya berjarak belasan meter dari tempat tinggal kami.

Sangat sulit rasanya untuk memalsukan alamat domisili dalam surat padron itu demi kepentingan pendaftaran, karena semua data pemohon akan dicek dalam sistem komputer pemerintah. Jika ada orang lain dalam satu rumah yang sama, tentu harus dicantumkan juga oleh pemohon.

Berbeda dengan di Indonesia, semua orangtua yang mendaftarkan anak mereka ke sekolah negeri (colegios públicos) dan sekolah bersubsidi (colegios concertados) di Madrid harus mengisi formulir dan menuliskan maksimal enam sekolah yang hendak dipilih. Dimulai dari nomor satu yang paling diinginkan. Kami tentu memilih sekolah negeri yang lokasinya amat dekat itu sebagai pilihan pertama. Tapi, ternyata kuota di sekolah itu sudah terisi penuh.

Kami dilayani sangat ramah oleh pegawai administrasi di sekolah prioritas kami tersebut. Karena melihat kecemasan di wajah kami yang khawatir kehabisan kuota, dia lantas menjelaskan. “Tenang saja. Anak bapak dan ibu pasti akan bersekolah meski tidak di sekolah ini,” katanya. Setelah menunggu beberapa pekan, kami akhirnya mendapatkan kepastian melalui situs web resmi Pemerintah Kota Madrid bahwa anak kami mendapatkan tempat di sekolah urutan keempat yang kami isi di formulir.

Anak kami tidak bisa menjadi murid di sekolah pilihan pertama karena tidak mendapat poin yang cukup dalam beberapa hal, antara lain: apakah jarak dari rumah ke sekolah dekat; apakah orangtua calon murid bekerja di sekolah tersebut; apakah calon murid memiliki kakak yang sudah menjadi murid di sekolah tersebut; apakah calon murid tersebut penyandang disabilitas; apakah keluarga calon murid adalah pengungsi korban perang atau sedang meminta suaka politik di Spanyol.

Jika sebagian besar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah “ya”, maka bobot nilai yang didapat seorang calon murid akan semakin tinggi. Ini berarti semakin besar pula peluangnya untuk diterima di sekolah yang diinginkan itu. Sementara, anak kami hanya mendapat poin maksimal dalam aspek kedekatan lokasi tempat tinggal ke sekolah.

Memang, untuk menuju ke sekolah pilihan keempat itu kami harus menggunakan kereta bawah tanah Madrid alias metro. Jaraknya? Hanya satu stasiun dengan waktu tempuh sekitar satu-dua menit. Gerbongnya tak pernah terisi sesak. Frekuensi kedatangannya hanya berkisar tiga hingga lima menit sekali. Jarak dari stasiun tujuan ke sekolah dimaksud hanya sekitar 300 meter. Jarak tersebut menurut ukuran kebanyakan orang Spanyol sangatlah dekat. Jadi, bukan masalah besar bagi kami sebagai orangtua untuk mengantar sekaligus menjemputnya mulai September nanti saat tahun ajaran baru dimulai.

Semua Diatur Pemerintah

Kalau kita menengok ke belakang, kebijakan sistem zonasi mulai diterapkan di Indonesia pada 2017 sejak era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Kebijakan ini sebetulnya meniru sistem serupa PPDB yang diterapkan oleh negara-negara maju di Eropa. Kata Muhadjir pada saat itu, melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Menurut dia, zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas.

“Target kita bukan hanya pemerataan akses pada layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan,” kata Mendikbud dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 2018, di Jakarta. Mendikbud saat itu menuturkan, kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.

“Tidak boleh ada favoritisme. Pola pikir kastanisasi dan favoritisme dalam pendidikan semacam itu harus kita ubah. Seleksi dalam zonasi dibolehkan hanya untuk penempatan (placement),” kata dia. Tapi, sepertinya sulit bagi kita mengharapkan perbaikan agar warga Indonesia tidak main curang dalam soal PPDB ini.

Kita seyogianya tak semata-mata melihat ini dari aspek moralitas atau hal-hal personal segelintir orang. Kalau sudah menyangkut kepentingan publik, tentu pemerintahlah yang harus bertindak. Sayangnya, kebanyakan dari kita tampak dengan mudahnya melepaskan begitu saja hampir setiap masalah yang terjadi dari konteks kemasyarakatan yang lebih luas.

Berbagai kerumitan dan dugaan kecurangan ini tak akan terjadi seandainya sistem pendaftaran murid baru yang mapan serta penegakan aturan yang adil sudah jadi keseharian kita terus-menerus. Dengan semata-mata menyalahkan para pelaku kecurangan, seperti yang cukup banyak kita lihat di kolom komentar pemberitaan daring, kita sebenarnya sedang membebaskan tanggung jawab mengurus pendidikan dari para pihak yang seharusnya lebih berwenang dengan pihak yang setiap lima tahun menerima mandat, yaitu pemerintah.

Dalam kasus PPDB publik umumnya menyalahkan orangtua yang menghalalkan segala cara, termasuk menyuap, agar anaknya bisa diterima di sekolah idaman. Di kolom komentar media sosial, ada yang berpandangan bahwa “…yang salah sepenuhnya bukan sistem. Memang masyarakat kita punya hobi curang.” Ada pula warganet yang mengatakan bahwa sebaiknya anak-anak yang orangtuanya berlaku curang seharusnya dikeluarkan.

Seorang warganet lain berpandangan bahwa beginilah nasib anak-anak Indonesia yang dikelola Menteri Pendidikan yang tidak kompeten. Hal ini disanggah warganet lainnya, yang menilai bahwa ini bukan tanggung jawab Menteri Pendidikan, melainkan pihak internal sekolah yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan finansial. Dari cuplikan komentar itu cukup jelas terlihat bahwa persoalan dilihat secara parsial dan tidak menyentuh akar persoalannya.

Orang ua yang diduga kuat berlaku culas tentu bersalah. Karena, amat tidak bijaksana memulai proses pendidikan seorang anak dengan kecurangan yang dilakukan oleh orangtuanya. Sang anak bisa jadi tidak mengetahui perbuatan orangtuanya saat ini. Namun, jika kecurangan dianggap sesuatu yang lumrah, sang anak cenderung akan menirunya dalam bentuk lain pada masa ia beranjak dewasa kelak.

Di sisi lain, pejabat yang diduga ‘main mata’ dengan para orangtua itu juga tentu punya andil dalam praktik buruk ini. Tapi, yang jadi persoalan adalah setiap hal tersebut terjadi, yang disorot semata-mata adalah para pelakunya. Kita lalai atau enggan melihat gambaran besarnya dan seringkali dengan mudah mengarahkan telunjuk ke hilir, padahal persoalannya ada di hulu.

Pemerintah sendiri kerap tidak menunjukkan ketegasan, peraturan sering berganti seiring dengan bergantinya pejabat, ditambah penegakan hukum yang sering tak cukup adil bagi masyarakat kebanyakan. Dalam sejumlah kesempatan, pemerintah atau pihak penegak hukum baru bergerak setelah warganet menggunjingkannya secara besar-besaran di media sosial.

Pemerintah, kalau kita mau renungkan lagi dan lagi, punya kekuasaan paling besar untuk melakukan atau tidak melakukan apapun guna membereskan hal ini. Seharusnya, kekuasaan yang dimiliki digunakan oleh pemerintah dengan cepat dan tepat sekaligus tegas, namun tetap demokratis. Selama pemerintah tidak mampu atau mau mengambil tindakan yang efektif dan efisien, selama itu pula kasus demi kasus hanya akan jadi benang kusut.

Fransiskus Pascaries, penulis buku “Enggan Jadi Keluarga Fasis: Kumpulan Surat Untuk Anak”; orangtua murid yang sedang menetap di Madrid, Spanyol.

Dikutip dari detik.com, Senin 31 Juli 2023.

Comment here