Opini

Soal IKN, Logika Anies Baswedan Menyesatkan

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI).

Jakarta, KABNews.id – Menggelikan. Jawaban Anies Baswedan atas pertanyaan Ganjar Pranowo soal Ibu Kota Negara (IKN) yang akan berpindah dari Jakarta ke Nusantara di Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sungguh jenaka.

Hal itu terjadi dalam debat perdana calon presiden untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam. Hadir dalam acara debat itu capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang disertai cawapresnya, Muhaimin Iskandar; capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang disertai cawapresnya Gibran Rakabuming Raka; dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang disertai cawapresnya, Mahfud Md.

Karyudi Sutajah Putra. (Istimewa)

Betapa tidak menggelikan?

Anies menyatakan, kalau di Jakarta masih terdapat masalah maka jangan ditinggalkan, seperti kemacetan lalu lintas, banjir, polusi udara, dan kepadatan penduduk. Disebut menggelikan karena logika Anies Baswedan itu “misleading” alias menyesatkan.

Sebab, pindah ibu kota bukan berarti masalah-masalah di Jakarta seperti yang disebut Anies tadi tidak diurus. Masalah-masalah di Jakarta tetap diurus, terutama oleh gubernurnya. Kalau menunggu sampai masalah kemacetan lalu lintas, banjir dan polusi udara beres, jangan-jangan sampai 100 tahun lagi pun ibu kota tak akan pindah dari Jakarta. Apalagi selama lima tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta (2017-2022), Anies pun tidak berhasil mengatasi masalah-masalah yang terjadi di wilayahnya: macet, banjir, polusi udara dan kepadatan penduduk.

Pindah ibu kota adalah konsep dan proyek futuristik. Hasilnya tidak instan, tidak bisa dipetik sekarang. Nampaknya Anies perlu belajar ke negara-negara lain yang sukses memindahkan ibu kotanya. Tak perlu jauh-jauh, cukup ke Malaysia atau Australia saja.

Anies nampaknya juga perlu membaca jejak Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Kota Mekah ke Kota Madinah di Arab Saudi. Hijrah tak berarti Nabi lari dari tanggung jawab atau meninggalkan masalah yang di kemudian hari bisa menjadi bom waktu. Hijrah Nabi demi tujuan yang lebih baik dan mulia. Begitu pun pindah ibu kota, apalagi jumlah penduduk Jakarta terus membengkak sehingga daya dukung lingkungannya sudah tidak memadai lagi. Jika ibu kota tidak dipindahkan dari Jakarta, maka urbanisasi ke Batavia akan terus terjadi. Ibaratnya, ada gula ada semut.

Jika pindah ibu kota bisa dianalogikan dengan hijrah, maka seperti dikutip dari sebuah sumber, ada 4 tujuan Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pertama, demi melaksanakan perintah Allah SWT. Pindah ibu kota pun demi memenuhi perintah undang-undang, yakni UU No 3 Tahun 2022 yang diperbarui dengan UU No 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

Kedua, demi memperkuat ajaran Islam. Pindah ibu kota pun demi memperkuat ke-Indonesiaan kita supaya tidak Jawa sentris.

Ketiga, demi melindungi kaum Muslimin dari siksaan kaum kafir Quraisy. Pindah ibu kota pun demikian, demi melindungi warga negara Indonesia dari “kejamnya” Jakarta.

Keempaat, demi mencari tempat hidup yang lebih baik. Pindah ibu kota pun demi mencari tempat hidup yang lebih baik.

Menyalahkan Angin

Jawaban Anies menggelikan pula saat ditanya Prabowo soal bagaimana Anies mengatasi polusi udara saat memimpin ibu kota dengan APBD sekitar Rp80 triliun per tahun. Dalam jawabannya, Anies justru menyalahkan angin yang membawa polusi udara dari daerah-daerah di sekitar Jakarta, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara.

Jawabab Anies itu mengingatkan kita akan tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, 1 Oktober 2022 lalu yang menewaskan 135 penonton. Dua terdakwa dalam kasus ini divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/3/2023) lalu. Majelis hakim berdalih, tiupan angin telah mengubah arah gas air mata yang disemprotkan para terdakwa sehingga mengenai mata penonton. Akhirnya angin yang dinyatakan bersalah.

Soal IKN, Anies nampaknya alpa akan pernyataannya tahun 2019 lalu saat masih menjadi gubernur soal rencana pemindahan ibu kota. Saat itu Anies menyatakan akan taat dengan perintah undang-undang. Kalau pemindahan ibu kota itu sudah menjadi undang-undang maka Anies mengaku akan taat. Kini, pemindahan ibu kota itu sudah ditetapkan ke dalam undang-undang, yakni sekali lagi UU No 3 Tahun 2022 yang diperbarui dengan UU No 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Kok sekarang suara Anies berbeda, ibarat “esuk dhele sore tempe” alias “mencla-mencle”?

Bagi Anies, mungkin yang penting “WTS” (waton suloyo) alias asal berbeda dengan pemerintah demi memuaskan syahwat politik para pendukungnya. Perkara dia mengingkari pernyataan sebelumnya, itu urusan lain dan sudah biasa.

Pada saat revisi UU IKN disahkan DPR RI, tercatat hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak. Praktis delapan fraksi lainnya menerima, termasuk Partai Nasdem dan Partai Kebangkinan Bangsa (PKB) yang mengusung Anies-Cak Imin sebagai capres-cawapres.

Ketika kini Anies Baswedan menolak pemindahan IKN dengan dalih akan menciptakan ketimpangan baru, maka selain mengingkari pernyataan dia sebelumnya, logikanya pun menyesatkan publik!

Comment here