Hukum

Suap Penyidik KPK, Walikota Tanjungbalai Divonis 2 Tahun Penjara

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – M Syahrial, Walikota Tanjungbalai, Sumatera Utara, nonaktif, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, Senin (20/9/2021).

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan menilai Syahrial bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp 1,6 miliar.

“Menghukum, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Syahrial selama 2 tahun, denda sebesar Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim PN Medan As’ad Rahim Lubis dalam sidang yang berlangsung secara virtual di ruang Cakra II Pengadilan Negeri Medan, Sumut, dikutip dari CNNIndonesia, Senin (20/9/2021).

Majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Walikota Tanjungbalai. Sumatera Utara M Syahrial. (Foto: Digtara)

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan JPU dari KPK. Sebelumnya JPU KPK Agus Prasetya Rahardja meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada eks-Ketua DPD Partai Golkar Tanjungbalai itu serta denda sebesar Rp 150 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Sebelumnya di dalam dakwaan, JPU menyebut perbuatan terdakwa Syahrial berawal sekitar Oktober 2020. Saat itu politkus Golkar itu berkunjung ke rumah dinas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin yang juga berasal dari parpol yang sama.

Pada pertemuan itu, Syahrial dan Azis Syamsudin membicarakan mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan diikuti terdakwa di Kota Tanjungbalai.

Selanjutnya, Syahrial mengeluhkan kasus yang tengah ditangani KPK di Tanjungbalai ke Azis Syamsudin. Kemudian Aziz Syamsudin menyampaikan akan mengenalkan terdakwa dengan seseorang yang dapat membantu memantau proses keikutsertaan terdakwa di Pilkada tersebut.

Setelah terdakwa setuju, kemudian Azis Syamsudin mengenalkan Stepanus Robin Pattuju yang merupakan seorang penyidik KPK kepada terdakwa. Dalam perkenalan itu, terdakwa menyampaikan kepada Stepanus akan mengikuti Pilkada Tanjungbalai periode kedua.

Namun ada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pekerjaan di Tanjungbalai dan perkara jual-beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang ditangani oleh KPK.

Terdakwa meminta Stepanus supaya membantu tidak menaikkan proses penyelidikan perkara jual-beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai yang melibatkan terdakwa ke tingkat penyidikan agar proses Pilkada yang akan diikuti oleh terdakwa tidak bermasalah.

Atas permintaan terdakwa tersebut, Stepanus bersedia membantu dan saling bertukar nomor telepon. Kemudian, Stepanus menelepon rekannya Maskur Husain, seorang advokat. Stepanus lalu menyampaikan persoalan yang diadukan terdakwa Syahrial kepada Maskur.

Maskur menyanggupi untuk membantu pengurusan perkara tersebut asalkan terdakwa memberi dana sebesar Rp 1,5 miliar. Permintaan ini disetujui Stepanus untuk disampaikan kepada terdakwa.

Kemudian terdakwa menyanggupi permintaan ini dan mengirimkan uang secara bertahap melalui rekening Riefka Amalia. Total pengiriman melalui rekening itu mencapai Rp 1.475.000.000. Selain pemberian uang secara transfer, terdakwa pada 25 Desember 2020 juga menyerahkan uang tunai kepada Stepanus sejumlah Rp 210.000.000.

Lalu pada awal Maret 2021, terdakwa juga menyerahkan Rp 10.000.000 di Bandara Kualanamu, Medan. Sehingga jumlah seluruhnya Rp 1.695.000.000. Belakangan kongkalikong tersebut diendus KPK. Syahrial, Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, KPK juga telah menetapkan Syahrial dan Sekda Tanjungbalai Yusmada sebagai tersangka dalam kasus jual-beli jabatan.

Comment here