Opini

Tak Ada Pintu Privilege atau Karpet Merah Bagi Novel Baswedan, TWK Harga Mati

Oleh: Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)

Akhir-akhir ini muncul desakan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi Guru Besar dan lain-lain serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar Presiden Joko Widodo mengambil alih permasalahan 56 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) meskipun sudah berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). 

Desakan ini jelas tidak ada landasan hukumnya, bahkan bertujuan merusak kebijakan negara dalam seleksi pengalihan pegawai non-ASN menjadi ASN yang sudah baku di dalam norma, standar, kriteria dan prosedur yang tetap.

Ada keanehan sikap sekelompok orang atau organisasi yang secara buta tuli ngotot agar dengan cara apa pun Novel Baswedan dkk harus tetap menjadi penyidik KPK. Bahkan sikap mereka sudah mengarah kepada melawan arus dengan membuka kantor KPK tandingan dengan nama Darurat Pemberantasan Korupsi di halaman Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. 

Padahal yang namanya pegawai atau karyawan itu hukumnya adalah tunduk pada sistem (norma, standar, prosedur dan kriteria) sebagai suatu kebijakan yang mengikat dan jika tidak sepakat maka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai jalan keluarnya. Namun sikap ini tidak ditempuh, bahkan yang ditonjolkan adalah aksi-aksi untuk menciptakan “trial by the press” untuk menghakimi Ketua KPK Firli Bahuri. Ini merupakan cikal bakal dari sikap intoleran terhadap hukum negara.

Karena itu, persoalan seseorang atau lebih gugur dalam sebuah tes apa pun, termasuk TWK, itu adalah persoalan biasa, karena ada upaya hukum yang tersedia untuk menuntut hak, Namun yang dilakukan Novel Baswedan dkk adalah memilih jalan “trial by the press”, menghakimi Presiden Jokowi dan Pimpinan KPK sebagai tidak becus mengurus nasib mereka.

Abaikan Saja

Presiden Jokowi tidak perlu bertemu Ombudsman RI dan Komnas HAM terkait pemberhentian 56 pegawai nonaktif KPK, karena rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM menjadi kontraproduktif ketika diperhadapkan pada ketentuan Pasal 17, 18 dan 19 Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyerahkan penilaian atas tindakan pejabat negara kepada pengadilan, bukan kepada komisi negara.

Jika Presiden Jokowi sampai mengakomodir rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM, maka hal itu akan menjadi preseden buruk, menjadi budaya hukum yang tidak mendidik bahkan mengganggu kohesivitas ASN di seluruh Indonesia, setidak-tidaknya di KPK, karena yang sudah dinyatakan tidak lolos TWK, tetap boleh menjadi ASN.

Selama ini timbul kesan seakan akan hanya Novel Baswedan dkk yang paling berprestasi dalam menentukan sukses tidaknya KPK memberantas korupsi. Ini cara pandang yang keliru karena selama 18 tahun perjalanan KPK, upaya pemberantasan korupsi masih gagal dan kegagalan itu antara lain karena sebab dari dalam KPK sendiri, yaitu terjadi praktik tebang pilih, praktik jual beli pasal atau tukar guling pasal sangkaan dan lain-lain.

Karena itu fenomena di mana sekelompok orang bersama Novel Baswedan dkk secara berlebihan menyikapi soal TWK yang makin lama mengarah kepada perilaku “intoleran”, yaitu memaksakan kehendak meski harus melawan hukum, seperti mendesak Presiden Jokowi mengambil alih permasalahan dan mengangkat Novel Baswedan dkk menjadi ASN tanpa syarat, harus diabaikan atau ditolak.

Tak ada Pintu privilege atau karpet merah bagi Novel Baswedan dkk. TWK adalah harga mati.

Comment here