Opini

Tantangan TNI ke Depan

Oleh: Marsma TNI (Pur) Dwi Badarmanto, Direktur Kajian Hankam Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)

Hari ini, Selasa 5 Oktober 2021, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berulang tahun ke-76; sebuah usia yang tak muda lagi. Di antara tarik-menarik kepentingan politik domestik, terutama antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan, dan di antara tarik-menarik kepentingan politik negara-negara lain di Indonesia, TNI-lah tumpuan harapan yang dapat diandalkan untuk menjaga Indonesia tetap damai.

Si vis pacem para bellum, jika mau berdamai, bersiaplah untuk perang, kata penulis militer Romawi, Publius Flavius Vegetius Renatus (400 M). Dalam kerangka inilah, untuk menandai usianya yang ke-76, TNI turut memamerkan 112 alat utama sistem persenjataan (alutsista) di sekitar Istana Negara, yakni di Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Selain itu, juga sebagai pertanggungjawaban TNI kepada publik atas penggunaan anggaran TNI yang berasal dari rakyat. Tahun depan, Kementerian Pertahanan bahkan mendapat alokasi anggaran terbesar di antara kementerian lainnya, yakni Rp 133,9 triliun. Anggaran tersebut naik 13,28 persen bila dibandingkan dengan Rp 118,2 triliun pada APBN 2021 ini.

Mau tak mau, siap tak siap, TNI memang harus bersiap untuk perang. Sebab itu, kesiapan alutsista juga harus dibarengi dengan kesiapan personelnya. The man behind the gun. Apalagi kemampuan personel sangat menentukan.

Perang Konvensional

Sejumlah tantangan pun sudah mengadang TNI di depan mata. Selain Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang tak kunjung teratasi, sehingga memicu kritik dari berbagai pihak, tantangan lainnya adalah potensi konflik bersenjata di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, atau Tiongkok mengklaimnya sebagai Laut China Selatan (LCS).

Potensi konflik di LCS adalah imbas dari perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Namun masalah pokoknya adalah klaim tumpang-tindih atau overlap claim antara Tiongkok dan lima negara lainnya, yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Adapun posisi Indonesia bukan termasuk negara yang mengajukan klaim. Hanya saja pada 2009, Tiongkok memublikasikan peta 9-dashed-line melalui Nota Diplomatik ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga empat negara, yakni Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina mengajukan protes melalui Nota Diplomatik ke PBB. Nota Diplomatik yang diajukan Indonesia berisi penegasan Indonesia bukan negara pihak dalam sengketa LCS. Kemudian pulau, batuan, karang di Spratly tidak memiliki Zona Ekenomi Eksklusif (ZEE) atau landas kontinen. Indonesia hanya menegaskan rule of law dalam hubungan internasional.

Pada 15 September 2021, AS bersama Australia dan Inggris membentuk “pakta militer” baru di luar NATO, yakni AUKUS (Australia–UK–US). Pakta militer ini dibentuk untuk menghadapi Tiongkok yang makin agresif di LCS.

Kini, di LCS sedang terjadi show of force antar-kekuatan masing-masing. Bahkan melibatkan kapal selam nuklir.

Lalu bagaimana posisi Indonesia? Indonesia menganut sistem politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia tak akan masuk ke blok mana pun di dunia, termasuk di LCS. Namun, menjaga perdamaian dunia juga merupakan amanat konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sehingga Indonesia harus berperan aktif dalam menjaga kedamaian dan perdamaian di LCS.

Dalam konteks ini, Indonesia bisa menjadi peace facilitator atau fasilitator perdamaian antara kedua kubu melalui trilateral strategic dialogue atau dialog strategis trilateral, yakni Indonesia selaku fasilitator, memfasilitasi Tiongkok di satu kubu, sertaBrunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam di kubu lain.

Indonesia perlu berupaya mengalihkan isu dari konfrontasi bersenjata ke pengelolaan sengketa. Pengelolaan sengketa ini lebih mudah dicapai, terutama untuk menghindari konflik antara AUKUS dan Tiongkok yang tengah dalam strategic rivalry atau parsaingan.

Namun, jika di LCS terpaksa harus terjadi perang atau konsfrontasi bersenjata, mau tak mau Indonesia terkena imbasnya. Konsekuensinya, Indonesia pun harus bersiap diri untuk perang. Sudah siapkah TNI?

Perang Proksi

Selain perang konsvensional yang meniscayakan kesiapan alutsista dan personel, TNI juga menghadapi ancaman perang inkonvensional, yakni proxy war atau perang proksi.  

Dikutip dari Wikipedia, perang proksi atau perang fraksi adalah perang antar-dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Pihak lain tersebut harus memiliki hubungan yang erat dan lama dengan pihak yang bertikai, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan militer, dan lain-lain yang dapat memastikan perang terus berjalan.

Dengan kata lain, proxy war merupakan sebuah konfrontasi antar-dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko kehancuran.

Perang ini sering terjadi pada saat perang dingin, karena perang menjadi kebutuhan dalam melakukan konflik bersenjata antara setidaknya dua pihak yang berperang sambil terus perang dingin sebagai ajang mengadu kekuatan. 

Proxy war tidak hanya berperang menggunakan kekuatan militer, tetapi juga perang melalui berbagai aspek kehidupan. Baik melalui politik, ekonomi, maupun hukum.

Proxy war yang dihadapi Indonesia saat ini antara lain perang siber seperti penyebaran hoax atau berita bohong, penyalahgunaan narkotika, dan sebagainya. Barangkali juga termasuk pandemi Covid-19 yang merupakan bagian dari proxy war.

Tuduhan bahwa TNI disusupi komunisme juga merupakan bagian dari proxy war untuk mengadu domba atau memecah belah TNI.

Dalam usianya yang ke-76, sudah siapkah TNI menghadapi proxy war di samping perang konvensional? Dirgahayu TNI!

Comment here