Hankam

Tb Hasanuddin: Gubernur Lemhanas Harus Klarifikasi Peryataannya!

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.idBak petir di siang bolong. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo dalam wawancara dengan Najwa Shihab menyatakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah milik Presiden, bukan milik rakyat. Sontak, pernyataan kontroversial tersebut memantik polemik berbagai pihak. Salah satunya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Mayor Jenderal TNI (Pur) Tubagus Hasanuddin. Berikut wawancara Rudi S Kamri dari KAB TV dengan alumni Akabri 1974 dengan jabatan terakhir Sekretaris Militer Presiden itu yang tayang di YouTube, Selasa (12/10/2021). Petikannya:

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Mayor Jenderal TNI (Pur) Tubagus Hasanuddin. (Foto: KAB TV)

Bagaimana Anda menyikapi pernyataan Gubernur Lemhanas bahwa TNI milik Presiden, bukan milik rakyat?

(Dengan) apa yang disampaikan senior saya, Pak Agus, kebetulan juga Gubernur Lemhanas,  itu saya gagal paham. Karena apa yang disampaikan beliau itu seperti militer di negara demokrasi liberal. Artinya, tentara itu dibentuk sebagai kekuatan politik. Di situ bahkan tidak ada istilah militer itu pejuang. Kalau perlu, tentara itu tentara bayaran. Di sana ada legiun asing dan sebagainya. Kalau kita sejak pembentukan negara ini, tahun 1945, kita belum ada militer. Baru kemudian dibentuklah BKR (Badan Keamanan Rakyat), itu bulan Oktober (1945). Kemudian yang direkrut adalah rakyat, laskar-laskar rakyat, yang ingin berjuang mempertahankan kemerdekaan. Sehingga rakyat dengan tentara tak bisa dipisahkan, seperti air dengan ikan.

Bisa dijelaskan supaya kami tidak gagal paham?

Dari situ, lalu lahirlah filosofi Indonesia tentang perang. Perang bagi bangsa Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari demi mempertahankan kemerdekaan, menjaga kedauluatan. Indonesia cinta perdamaian, tapi lebih cinta kemerdekaan. Lalu dari situ turunlah doktrin “defensif aktif” itu.

Kita menyiapkan tentara yang berasal dari rakyat, tidak boleh akspansi, tapi hanya boleh bertahan, mempertahankan setiap jengkal tanah sampai titik darah penghabisan, seperti apa yang disampaikan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sehingga sampai dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa ciri-ciri dari TNI itu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional dan tentara nasional. Jadi, tidak ada dipisahkan rakyat dengan tentara. Tentara adalah milik rakyat.

Saya bingung juga dan benar-benar gagal paham ketika beliau mengatakan bahwa Delapan Wajib TNI hanya untuk para prajurit di bawah. Itu (Delapan Wajib TNI) adalah doktrin TNI yang mengikat seluruh tentara dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah, bahwa kita wajib menghormati dan wajib melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat. Tetapi tentu di situ harus dimaknai sesuai dengan aturan peruundang-undangan yang ada. Kalau kita mau membantu rakyat yang kesulitan, tidak berarti kita keluar dari aturan hukum.

Misalnya saya dengar ada kasus terakhir, masyarakat berkonflik tentang tanah, tak berarti menggunakan kekuatan (tentara), tetapi lewat jalur hukum. Jadi di situ fungsi bahwa TNI adalah kekuatan yang benar-benar manunggal (menyatu) dengan rakyat. Bahkan sistem pertahanan kita adalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Pernyataan Agus Widjojo yang seorang Gubernur Lembahan itu menimbulkan interpretasi berbeda. Rakyat bertanya-tanya, apa ada perubahan doktrin TNI?

Saya kira belum ada koreksi, pembetulan atau revisi dari doktrin TNI. Saya beberapa kali meninjau ke lapangan, terakhir sekarang malah sedang ada TMD (TNI Masuk Desa). TNI secara organisasi maupun perorangan melakukan karya bakti untuk kepentingan rakyat.

Pak Agus juga menyatakan Babinsa tak boleh masuk wilayah sipil. Menurut Anda?

Babinsa (Bintara Pembina Desa) memang bagian dari alat juang untuk menggiatkan wilayah pertahanan. Benar, Babinsa memang tidak boleh masuk ranah-ranah yang memang bukan pada tempatnya. Misalnya masuk ranah penegakan hukum. Penegakan hukum itu ranah polisi. Tapi kalau ada kesulitan, boleh saja TNI menjadi mediator, kemudian mengkomunikasikannya dengan unsur terkait, dan serahkan kepada yang berwenang. Karena apa? Dalam pertahanan rakyat semesta, memang perlu dijalin hubungan antara rakyat dan tentara.

Walaupun nanti dalam Sishankamrata itu berubah sedikit, misalnya Konvensi Jenewa, mengatakan, dalam pertempuran terbuka tak boleh mengerahkan rakyat. Seperti tahun 1945, misalnya, memakai sarung, memakai bambu runcing dan sebagainya, sekarang sudah tak boleh lagi. Tapi setiap kombatan boleh bertempur dengan diberi pangkat dan nomor pokok militer, tetapi hanya saat perang saja.

Tapi tentu rakyat tetap manunggal dengan tentara nasional, rakyat sebagai komponen cadangan. Cadangan apa saja? Urusan logistik dan sebagainya. Saat bertempur, rakyat membuat parit perlindungan, dan itu dimungkinkan oleh UU TNI, termasuk Konvensi Jenewa yang sudah diratifikasi Indonesia.

Terkait kasus Brigjen TNI Junior Tumilaar, menurut Anda?

Membela rakyat itu menjadi kewajiban siapa pun, termasuk TNI, itu sah-sah saja. Tapi ikuti aturan yang ada. Praktis. Jangan over, seperti tidak mengikuti aturan. Niat yang baik harus dilakukan dengan tetap mengikuti aturan undang-undang. Kalau ada masalah, serahkan kepada yang berwajib, dan hormati keputusan yang berwajib. Selasai.

Menurut Anda, perlukah negara atau Mabes TNI melakukan klarisikasi ataa pernyataan Agus Widjojo?

Saya belum melihat klarifikasinya, baik dari negara, TNI maupun Menteri Pertahanan, Tapi saya kira, yang pertama harus melakukan klarifikasi adalah beliau sendiri.

Mengapa?

Pertama, beliau adalah senior di TNI. Kedua, beliau adalah Gubernur Lemhanas, tempat menempa para calon pemimpin ke depan. Jadi, jangan sampai salah mengajarkan doktrin atau filsafat. Terakhir, beliau sudah diputuskan sebagai calon duta besar RI di Filipina. Atas dasar ketiga peran itu, beliau harus segera mengoreksi (pernyataan)-nya.

Jadi, kita benar-benar gagal paham berjemaah?

Saya tidak tahu beliau dapat pelajaran darimana. Sejak Letnan Dua, Letnan Satu, Kapten, Mayor, Sesko, Sesko Gabungan, hingga sekolah di tempat-tempat lain bahkan saat ini, saya belum pernah mendengar filosofi, doktrin atau wawasan kebangsaan seperti yang disampaikan beliau itu. Jadi, saya gagal paham betul.

Apa DPR mau memanggil Gubernur Lemhanas untuk klarifikasi?

Saat ini kita sedang reses. Mungkin setelah reses, dan mudah-mudahan beliau belum berangkat ke Manila, memang perlu untuk klarifikasi supaya tidak timbul kegaduhan.

Comment here