Opini

TNI/Polri Mati Biasa, KKB Mati Luar Biasa: “Quo Vadis” Papua?

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Pegiat Media

Jakarta, KABNews.id – Entah apa yang berkecamuk dalam benak sejumlah elemen bangsa ini, terutama para aktivis hak asasi manusia (HAM), sehingga ketika ada prajurit TNI atau anggota Polri mati terbunuh di Papua, respons mereka biasa-biasa saja. Sebaliknya, ketika ada anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) apalagi warga sipil yang mati terbunuh di Papua, respons mereka sungguh luar biasa.

Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Nduga, Papua. Sudah lebih dari setahun pilot nahas asal Selandia Baru ini belum berhasil dibebaskan pihak pemerintah Indonesia. (Foto: detikcom)

Teranyar adalah kasus dugaan penyiksaan warga sipil Papua bernama Devinus Kogoya di Kabupaten Puncak, Papua, di mana 13 prajurit Yonif Raider 300/Brajawijaya yang merupakan satuan pasukan yang berada di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi, ditetapkan sebagai tersangka pelakunya. Devianus Kogoya ini dikabarkan sebagai anggota KKB.

Di pihak lain, Bripda Defrit Sayuri dan Bripda Arnaldobert Yawan gugur ditembak KKB pimpinan Aibon Kogoya saat sedang menjaga Helipad 99 di Distrik Baya Biru, Paniai, Papua, Rabu (20/3/2024). KKB juga merampas senjata api (senpi) jenis AK-47 milik kedua polisi tersebut. Selain dua polisi, KKB juga membunuh seorang warga sipil bernama Dani (45). Korban meninggal setelah terkena panah di bagian punggung belakang.

Ya, kalau ada anggota KKB apalagi warga sipil di Papua mendapatkan penyiksaan dari oknum prajurit TNI atau oknum anggota Polri, apalagi sampai meninggal dunia, respons sebagian elemen bangsa ini, terutama para aktivis HAM, sungguh sangat keras. Mereka fasih bicara HAM.

Pertanyannya, apakah kalau ada prajurit TNI atau anggota Polri mati terbunuh di Papua, mereka yang terbunuh itu tidak punya HAM, sehingga sebagian elemen bangsa ini, terutama para aktivis HAM, responsnya biasa-biasa saja?

Apa pun dalihnya, melakukan penyiksaan apalagi sampai menghilangkan nyawa manusia, itu jelas merupakan pelanggaran hukum, bukan hanya pelanggaran HAM. Sebab itu, tak seorang pun, termasuk prajurit TNI atau anggota Polri boleh melakukannya. Namun, anggota KKB atau warga sipil di Papua pun tidak boleh menyiksa apalagi membunuh prajurit TNI atau anggota Polri, dan kalau itu terjadi, berarti merupakan pelanggaran hukum pula, bukan hanya pelanggaran HAM.

Bagi prajurit TNI atau anggota Polri yang sudah berkeluarga, bagaimana nasib istri dan anak-anaknya ketika mereka terbunuh di Papua?

Nampaknya, “mindset” atau pola pikir sebagian elemen bangsa ini, terutama para aktivis HAM perlu dibenahi, sehingga akan merespons dengan berimbang ketika ada anggota KKB dan warga sipil di satu pihak, serta prajurit TNI atau anggota Polri di lain pihak yang disiksa atau mati terbunuh di Papua.

Mungkin karena KKB mendapat “dukungan” moral dari sebagian elemen bangsa ini, terutama para aktivis HAM itulah maka konflik di Papua menjadi “abadi”. Kalau sudah begini, lalu siapa yang salah?

Data Kekerasan

Berdasarkan laporan riset Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, selama periode 12 tahun, dari 2010 sampai Maret 2022 ada 348 kasus kekerasan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Dari seluruh kasus tersebut, ada 464 korban jiwa, di mana sebagian besar atau 320 korban (69%) berstatus warga sipil.

Lalu, ada 106 korban jiwa yang berstatus aparat keamanan, terdiri dari 72 prajurit TNI dan 34 anggota Polri. Ada pula 38 korban jiwa yang berstatus Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Sementara itu, sepanjang 2023 ada 209 peristiwa kekerasan kriminal bersenjata dan politik di wilayah Papua. Dari kejadian tersebut, sebanyak 79 orang tewas, terdiri dari 37 warga sipil, 20 prajurit TNI, dan 3 anggota Polri. Sementara itu, ada 19 anggota KKB yang tewas. Hal ini terungkap dalam catatan akhir tahun Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2023, seperti dilansir Kompas.com, Senin (25/12/2023).

Untuk tahun 2024, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat tujuh peristiwa kekerasan terjadi di Papua yang menyebabkan empat korban tewas dan enam lainya luka-luka. Tujuh peristiwa ini terjadi dalam kurun waktu dua bulan, yakni Januari-Februari 2024.

Kasus pertama terjadi pada 6 Januari 2024, di mana kekerasan terhadap warga sipil dilakukan oknum prajurit TNI dengan inisial Pratu A saat Dewan Adat Grime Nawa menyerahkan dokumen pernyataan sikap pasca-konflik yang terjadi di Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura. Dalam tuntutan itu, salah satu poin meminta agar TNI memberi hukuman berat atau pemecatan kepada Pratu A yang melakukan pembunuhan terhadap Daud Bano, warga Kampung Kwansu.

Peristiwa kedua terjadi pada 23 Januari 2024 di Intan Jaya, Papua Tengah, di mana oknum prajurit TNI diduga membunuh seorang warga sipil bernama Meiklas Nambagani, seorang pemuda berumur 23 tahun di kampung Bilogai, Intan Jaya.

Peristiwa ketiga terjadi pada 27 Januari 2024, masih di Intan Jaya, Papua Tengah, di mana terjadi penembakan olnum prajurit TNI terhadap dua warga sipil. Satu di antara mereka tewas di lokasi kejadian tanpa sempat dilarikan ke puskesmas terdekat. Warga yang tewas adalah Yusak Sondegau.

Peristiwa keempat terjadi pada 2 Februari 2024 di Intan Jaya, Papua Tengah, berupa penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil berinisial SN (21), DIA (21), EZ (22), dan TW (21) oleh oknum prajurit TNI di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Peristiwa kelima pada 5 Februari 2024 di Ilaga, Provinsi Papua. Peristiwanya berupa penyiksaan warga sipil yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka.

Peristiwa keenam berupa penyiksaan yang terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 24 Februari 2024. Korban adalah remaja berusia 15 tahun.

Adapun peristiwa terakhir terjadi pada 17 Februari 2024 di Yahukimo, yaitu penembakan warga sipil yang dilakukan KKB. Satu orang penumpang sipil terluka akibat terkena serpihan kabin mobil.
Tentu, jumlah korban tersebut bukan sekadar deretan angka, sehingga perlu solusi terbaik agar peristiwa kekerasan di Papua tidak terulang kembali. “Quo vadis” (mau dibawa ke mana) Papua?

Comment here