Hukum

TPDI Somasi Presiden Jokowi Terkait Putusan MK No 90/2023, Ini Tuntutannya!

Editor: Karyudi Sutajah Putra

Jakarta, KABNews.id – Hari ini, Rabu (6/12/2023), tepat pukul 13.30 WIB, advokat-advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara atau Perekat Nusantara melayangkan somasi (peringatan tertulis) kepada Presiden Joko Widodo atas beberapa kebijakan dan perilaku politiknya berupa penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan anomali dalam pemerintahan dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Somasi itu diserahkan ke Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Somasi ditandatangani oleh tujuh 7 perwakilan TPDI dan Perekat Nusantara, yakni Petrus Selestinus, Erick S Paat, Carrel Ticualu, Robert B Keytimu, Richi Moningka, Jelani Christo, Pitri Indrianityas, Roslina Siamagunsong, Jemmy Makolensong, dan Davianus Hartoni Edy.

Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus bersama para anggotanya usai menyampaikan somasi kepada Presiden Joko Widodo di Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (6/12/2023). (Istimewa)

Menurut Petrus Selestinus, Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara, somasi itu menegaskan beberapa hal penting terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 dengan segala dampak ikutannya.

“Putusan MK No 90 dimaksud sebagai puncak gunung es yang membuka tabir dinasti politik dan nepotisme dalam pemerintahan Presiden Jokowi, dan berpotensi membawa malapetaka bagi bangsa Indonesia, karena melenceng dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Ketetapan MPR dan undang-undang yang secara tegas melarang nepotisme,” kata Petrus Selestinus kepada KABNews.id, Rabu (6/12/2023) sore.

Namun, kata Petrus, nepotisme telah berjalan tanpa hambatan menguasai beberapa lini kekuasaan di eksekustif dan yudikatif dengan segala dampak buruknya, tanpa bisa dihentikan hingga saat ini.

Menurut Petrus, disampaikan juga dalam somasi itu bahwa hari-hari ini publik menyaksikan satu per satu institusi negara mengalami pengrusakan secara sistemik, mulai MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Itu sebagai dampak dari putusan MK No 90/2023 yang memperkuat nepotisme yang terjadi antara Presiden Jokowi dan adik iparnya, Anwar Usman, Ketua MK ketika itu,” tegas Petrus.

TPDI dan Perekat Nusantara, kata Petrus, melihat ada upaya terselubung berupa sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Jokowi dengan pola menyandera figur-figur tertentu yang diketahui tengah bermasalah hukum, terutama figur yang memiliki kekuatan politik yang diduga bermasalah dengan korupsi dimanfaatkan untuk menyandera hak-hak politiknya demi mengamankan kebijakan dinasti politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu dan kroni-kroninya.

“Apa yang terjadi dengan politik dinasti dan nepotisme melalui rekayasa hukum dengan cara menguasai instrumen konstitusi dan hukum lewat nepotisme dan bentuk penyalahgunaan lainnya, jelas bertentangan dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998 juncto TAP MPR No VIII/MPR/2001 juncto TAP MPR No VI/MPR/2001, juncto UU No 28 Tahun 1999, di mana pada hari-hari ini telah menimbulkan anomali dalam kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat,” paparnya.

“Hari-hari ini publik disuguhi berbagai ekspresi dalam berbagai bentuk (meme, penggunaan narasi dan diksi yang seram-seram dan melampaui batas norma sosial dan budaya di berbagai media sosial sepanjang hari, sebagai ekspresi ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi),” lanjutnya.

Sindiran, cemooh dan kata-kata kasar lainnya, lanjut Petrus, terjadi secara massif, berjalan hampir dua bulan lamanya (sejak putusan MK No 90) dialamatkan kepada Presiden Jokowi dan keluarga. “Jika tidak diakhiri dengan perbaikan dan pemulihan ke arah normalisasi berupa mengembalikan aparatur negara pada fungsi sesungguhnya, dan hentikan memperalat aparatur negara dalam poltik praktis. Jika dibiarkan maka akan memperburuk keadaan menuju frustasi sosial dan krisis kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Jokowi,” terangnya.

Untuk itu, kata Petrus, TPDI dan Perekat Nusantara meminta kepada Presiden Jokowi agar dalam waktu 7 hari terhitung sejak somasi tersebut diterima, segera mengakhiri anomali yang terjadi di dalam pemerintahan dan di tengah masayarakat, dengan cara menormalisasi kehidupan politik dan hukum berupa, antara lain:

Pertama, kembalikan aparatur negara, Polri, Kejaksaan Agung, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), MK dan lain-lain pada fungsi yang sesungguhnya dan kembalikan netralitas aparatur negara susuai UU.

Kedua, hentikan segala bentuk intimidasi dan penekanan oleh aparat penegak hukum terhadap tokoh-tokoh politik dan sosial budaya yang melakukan aktivitas politik maupun budaya.

Ketiga, hentikan segala bentuk nepotisme yang terkait dengan dinasti politk Presiden Jokowi. Keempat, benahi KPK dan segera kembalikan kedigdayaan KPK sesuai dengan cita-cita reformasi. Kelima, hentikan praktik penyalahgunaan wewenang dalam segala bentuk terutama yang bersumber dari dinasti politik dan nepotisme.

Keenam, hentikan praktik politik menyandera tokoh politk tertentu yang sedang bermasalah hukum demi melanggengkan dinasti dan nepotisme dalam Pilpres 2024. “Apabila dalam waktu 7 x 24 jam setelah somasi diterima ternyata Presisen Jokowi tidak mngindahkan dan membiarkan aparaturnya ikut dalam kegiatan politik praktis dan merusak netralitas aparatur negara dalam tahapan Pemilu/Pilpres 2024, maka dengan sangat menyesal TPDI dan Perekat Nusantara akan menggugat Presiden Jokowi dan kroni-kroninya sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara atau penjabat pemerintahan, ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku,” tandas Petrus.

Comment here