Editor: Dwi Badarmanto
Jakarta, KABNews.id – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia periode Januari 2023 melonjak. ULN naik sebesar US$ 404,9 miliar atau setara dengan Rp6.194,9 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan ULN ini secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,9% year on year (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,1% yoy, seperti dikutip detik.com, Kamis (16/3/2023).
Data berbeda disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani ini mencatat, posisi utang pemerintah hingga 28 Februari 2023 mencapai Rp7.861,68 triliun. Jumlah tersebut naik Rp106,7 triliun dari posisi utang bulan sebelumnya yang mencapai Rp7.754,98 triliun.
Artinya, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini mencapai 39,09%. Rasio utang ini juga lebih besar dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 38,45% dari PDB.
Adapun jika menilik Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang disebutkan sebesar 60% terhadap PDB, sehingga rasio utang pemerintah saat ini masih berada di dalam batas aman dan terkendali.
“Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 88,92%,” dikutip dari Kontan.co.id yang mengutipnya dari Buku APBN KITA Edisi Maret, Jumat (17/3/2023). Kemudian komposisi utang pemerintah selanjutnya adalah berupa pinjaman dengan komposisi sebesar 11,08%.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp6.990,24 triliun. Terdiri dari SBN dalam bentuk domestik sebesar Rp5.599,33 triliun. SBN dalam bentuk domestik tersebut yang berasal dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.550,84 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.048,49 triliun.
Kemudian, SBN dalam bentuk valas sebesar Rp1.390,9 triliun. terdiri dari SUN sebesar Rp1.068,2 triliun, dan SBSN sebesar Rp322,7 triliun.
Selanjutnya, jumlah pinjaman pemerintah mencapai Rp871,4 triliun, terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp21,49 triliun, dan pinjaman luar negeri sebesar Rp849,95 triliun.
Dalam laporan tersebut, pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.
Untuk mengendalikan biaya dan risiko utang, Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, Pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.
Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDG (SDG Bonds).
Selain itu, peran transformasi digital dalam proses penerbitan dan marketing SBN yang didukung dengan sistem online, membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.
Comment here