Kabnews.id – Ekonomi memberitakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah petani menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, berlaku efektif sejak 15 Januari 2025. Perum Bulog pun diwajibkan menyerap gabah sesuai ketentuan tersebut, yakni gabah kering panen di tingkat petani dengan kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%.
Namun, kenaikan harga ini ternyata menimbulkan polemik. Ketua HKTI, Entang Sastraatmaja, mengungkapkan kekhawatirannya terkait sosialisasi kebijakan baru ini. Menurutnya, peraturan yang baru diterbitkan belum tersosialisasi dengan baik ke petani di seluruh Indonesia. "Panen raya belum tiba, tetapi sosialisasi HPP Rp6.500 ini terlambat," ujarnya kepada kabnews.id, Minggu (19/1/2025). Ia menekankan bahwa tidak semua gabah petani dapat dibeli dengan harga Rp6.500 karena adanya persyaratan kualitas yang tercantum dalam peraturan tersebut.
Entang mendesak Bulog untuk segera melakukan sosialisasi masif kepada para petani. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan mencegah potensi kekecewaan petani jika gabah mereka tidak dibeli dengan harga Rp6.500 karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. "Jangan sampai ada mispersepsi. Peraturan Badan Pangan Nasional menetapkan kriteria gabah yang dibeli dengan harga Rp6.500, termasuk persyaratan kadar air. Petani harus memahami ini," tegasnya. Ia menambahkan bahwa kejelasan informasi ini krusial untuk keberhasilan program penyerapan gabah oleh Bulog dan kepuasan petani.
