Kabnews.id – Ekonomi mencatat tantangan besar yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beban utang jatuh tempo yang membengkak hingga Rp850 triliun per tahun selama tiga tahun ke depan (2025-2027) menjadi ujian berat bagi pemerintahannya. Hal ini disampaikan Pengamat Ekonomi Yanuar Rizki dalam dialog Rakyat Bersuara di iNews TV.
Yanuar menjelaskan lonjakan utang tersebut merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Sistem anggaran berbasis kas yang diterapkan membuat pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk menutupi jatuh tempo, sehingga ruang fiskal untuk program lain menjadi terbatas. "Problemnya di 2025, 2026, 2027, belanja rutin naik karena hutang jatuh tempo naik tajam akibat COVID," jelasnya.
Program andalan Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pun terancam kekurangan pendanaan akibat tekanan utang ini. "Belanja naik karena hutang, artinya ruang untuk belanja rutin dan ekspansi fiskal harus ada yang mengalah," tambah Yanuar. Ia menilai, program-program ekspansi fiskal seperti bansos dan MBG mungkin akan terdampak.
Meskipun mengapresiasi upaya penghematan anggaran sebesar Rp306 triliun, Yanuar mengingatkan Prabowo untuk mengevaluasi belanja negara di masa pemerintahan sebelumnya. "Pak Prabowo pada akhirnya harus mengevaluasi belanja masa lalu dan pelan-pelan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi," tegasnya. Evaluasi ini dinilai krusial untuk menciptakan stabilitas fiskal jangka panjang. Beban utang yang besar dan potensi kebocoran APBN menjadi tantangan serius yang harus diatasi oleh Presiden Prabowo.
