Kabnews.id – Ekonomi mengungkap polemik seputar penyaluran bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 triliun. Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyoroti adanya kesalahan sasaran dalam penyaluran dana tersebut. Menanggapi hal ini, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan penjelasan. Ia memastikan program perlindungan sosial akan lebih efektif berkat penggunaan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang hampir rampung. Dengan DTSEN, bantuan diharapkan tepat sasaran.
Gus Ipul menjelaskan bahwa penggunaan data tunggal ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk meminimalisir kesalahan penyaluran bansos. "Pak Prabowo sejak awal mengajak kita kerja dengan data yang akurat. Apa yang dikerjakan selama tiga bulan terakhir ini adalah usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat. Masukan-masukan yang baik akan terus kita jadikan bahan evaluasi penyaluran ke depan. Kita sepakat dengan BPS tiap 3 bulan kita lakukan pemutakhiran," ungkap Gus Ipul.
Dengan data baru yang lebih akurat, potensi kesalahan sasaran bansos dapat ditekan. Kemensos sendiri setiap tahun menyalurkan bansos sekitar Rp75 triliun melalui transfer tunai langsung ke penerima manfaat melalui bank Himbara dan PT Pos. Program ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). "Cash transfer kita Rp75 triliun per tahun langsung ke bank Himbara dan PT Pos," tambahnya.
Gus Ipul menegaskan, instruksi Presiden Prabowo untuk menggunakan DTSEN sebagai basis data bansos dan subsidi dilatarbelakangi oleh inefisiensi penyaluran bansos sebelumnya. Sebelumnya, banyak lembaga terkait program perlindungan sosial memiliki data sendiri-sendiri. "Mudah-mudahan dengan data yang baru ini, bansos salah sasaran bisa diminimalisir dan kelak tidak akan terjadi lagi," tegas Gus Ipul. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya.
