Kabnews.id – Ekonomi memberitakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara hasil penilaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol dengan kondisi di lapangan. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (23/1/2025). Ia menyebut temuan ini sebagai masalah utama yang perlu segera ditangani.
Menurut Menteri Dody, hasil penilaian SPM yang dikeluarkan oleh tim auditor kerap tak sinkron dengan kualitas layanan jalan tol yang sebenarnya. Padahal, pemenuhan SPM merupakan syarat mutlak bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mengajukan kenaikan tarif kepada Kementerian PUPR. "Hasil penilaian auditor dengan kondisi fisik jalan tol seringkali tidak sesuai," ungkap Dody.
Untuk mengatasi disparitas ini, Kementerian PUPR berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian SPM. Langkah strategis yang akan diambil adalah menambah pengawas independen untuk memverifikasi hasil penilaian auditor. Pengawas tambahan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara data yang dilaporkan dan kondisi riil di lapangan.
"SPM perlu revisi," tegas Dody. Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pembahasan lebih detail untuk memastikan transparansi dan akurasi penilaian SPM. "Kita perlu menambahkan filter di antara tim auditor dan BUJT agar hasil SPM dan kondisi lapangan selaras," jelasnya. Langkah ini diharapkan dapat memastikan keadilan bagi BUJT dan juga melindungi kepentingan pengguna jalan tol.
