Kabnews.id – Ekonomi memberitakan pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Pantura hingga Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yang tengah menjadi sorotan. Proyek yang terbuat dari bambu ini dibangun oleh nelayan tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura (JRP) dengan bantuan warga setempat, namun kini disegel KKP atas perintah Presiden. Apa sebenarnya yang melatarbelakangi pembangunan kontroversial ini?
JRP mengklaim pembangunan pagar laut bertujuan mengurangi dampak bencana tsunami dan abrasi. Mereka menjabarkan tiga alasan utama: pertama, sebagai penahan gelombang besar yang kerap merusak wilayah pesisir. Kedua, sebagai upaya mitigasi abrasi pantai, mencegah pengikisan tanah dan kerusakan ekosistem. Ketiga, pagar laut diharapkan dapat difungsikan sebagai tambak ikan, meningkatkan pendapatan nelayan dan perekonomian masyarakat.
Namun, proyek ambisius ini ternyata bermasalah. KKP menyegel pagar laut karena pembangunannya tidak mengantongi izin. Konflik kepentingan antara upaya masyarakat melindungi diri dari bencana dan regulasi pemerintah pun mencuat. Apakah solusi lokal ini akan tetap terwujud atau hanya menjadi proyek ilegal yang terhenti? Perdebatan sengit pun tak terhindarkan.
