Kabnews.id – Ekonomi memberitakan pembongkaran pagar pantai sepanjang 30,1 kilometer di Kabupaten Tangerang yang telah menimbulkan polemik panjang. Pembongkaran ini menandai berakhirnya saga kontroversi yang melibatkan berbagai pihak, dari pemerintah pusat hingga DPR. Proses pembongkaran sendiri melibatkan ratusan nelayan, TNI AL, Polair, Bakamla, dan warga sekitar.
Fakta-fakta mengejutkan terungkap seiring dengan pencabutan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dinilai cacat prosedur dan material. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa sertifikat tersebut batal demi hukum karena area di luar garis pantai tidak dapat dijadikan properti pribadi. Langkah tegas ini diambil setelah penyelidikan mendalam terhadap legalitas pembangunan pagar tersebut.
Konsekuensi hukum pun tak luput dari sorotan. Kementerian ATR/BPN tengah memeriksa petugas juru ukur dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat ilegal tersebut. Proses hukum ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengusut tuntas kasus ini.
Dugaan keterlibatan perusahaan besar juga mencuat. Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI, menyatakan keyakinannya akan adanya aktor besar di balik proyek kontroversial ini. Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya kekuatan besar yang bermain di balik pembangunan pagar pantai tersebut.
Pembongkaran pagar pantai ini menjadi pelajaran berharga terkait pengawasan perizinan dan penegakan hukum di bidang pertanahan. Kasus ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
