Kabnews.id – Ekonomi Said Didu, eks Sekretaris Kementerian BUMN, mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk meninjau ulang status Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2, warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, proyek tersebut perlu dikaji ulang secara komprehensif sebelum melanjutkan pembangunannya.
Said Didu menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap setiap proyek, baik yang menggunakan APBN maupun pendanaan swasta. Kajian tersebut harus meliputi studi kelayakan, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan analisis benefit ekonomi. "Jangan hanya berdasarkan keinginan," tegasnya dalam wawancara di Tangerang.
Ia mempertanyakan dampak positif PSN PIK 2 bagi masyarakat luas. Said Didu menilai proyek ini lebih berorientasi bisnis untuk keuntungan segelintir kelompok, bukan untuk kepentingan rakyat banyak. "Proyek strategis harusnya untuk rakyat. Kalau hanya bisnis, hentikan saja," tegasnya.
Status PSN, menurut Said Didu, memberikan berbagai kemudahan dan jaminan dari negara, termasuk menanggung risiko politik, hukum, dan sosial. Ia menyoroti pemberian status PSN kepada PIK 2, proyek komersial milik Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan, di akhir masa jabatan Jokowi. "Lucunya, di akhir masa jabatan Jokowi, PSN malah diberikan ke swasta," kritik Said Didu.
Senada dengan Said Didu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga mempertanyakan penetapan PSN untuk PIK 2 dan BSD. Ia menduga pemberian status tersebut sebagai imbalan atas investasi bos properti di IKN. Agus menilai kedua kawasan tersebut sudah memiliki ekosistem perkotaan yang mapan dan tidak memerlukan lagi bantuan pemerintah.
Status PSN, menurut Agus, memberikan kemudahan dalam perizinan, pembebasan lahan, dan akses permodalan. "Patut diduga, mereka ingin memperluas kawasan, dan memanfaatkan fasilitas untuk mempercepat proses, mungkin mengabaikan hutan lindung atau jalur pelayaran," ujar Agus. Pertanyaan mengenai dampak lingkungan dan sosial dari proyek ini pun masih menjadi sorotan.
