Kabnews.id – Ekonomi memberitakan kabar mengejutkan terkait program pembangunan 3 juta rumah. Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di tahun 2025 terpangkas drastis. Dari pagu awal Rp5,274 triliun, kini hanya tersisa Rp1,613 triliun. Lantas, bagaimana nasib program ambisius tersebut?
Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025), menjelaskan bahwa pemotongan anggaran ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Meskipun demikian, Menteri Ara, sapaan akrabnya, menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan program 3 juta rumah, baik pembangunan maupun renovasi. Ia menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap optimistis dalam menghadapi situasi ini.
Lebih lanjut, Menteri Ara memaparkan bahwa Kementerian PKP telah melakukan efisiensi bertahap. Sebelum pemotongan APBN, Kementerian PKP telah memangkas anggaran dari Rp5,274 triliun menjadi Rp3,661 triliun. Anggaran Rp1,613 triliun yang tersisa akan dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen (Rp435,67 miliar) dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Rp1,177 triliun). Rincian alokasi anggaran tersebut, menurut Menteri Ara, telah dibahas secara terbuka.
Pertanyaan besar kini muncul: Bisakah program 3 juta rumah tetap terlaksana dengan anggaran yang sangat terbatas? Publik menantikan langkah konkret Kementerian PKP dalam menghadapi tantangan ini. Apakah strategi efisiensi yang diterapkan akan cukup efektif untuk mencapai target yang telah ditetapkan? Kabnews.id akan terus memantau perkembangannya.
