Kremlin, kantor kepresidenan Rusia, memberikan peringatan bahwa jika Ukraina bergabung dengan aliansi militer NATO, hal tersebut akan menciptakan “ancaman yang tidak bisa diterima” bagi Moskow.
Seperti yang dilaporkan AFP pada Selasa (3/12/2024), peringatan ini disampaikan oleh Kremlin ketika para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota NATO mengadakan pertemuan di Brussels, Belgia, di mana Ukraina terus mendorong untuk bergabung dengan aliansi keamanan tersebut.
“Keputusan potensial semacam itu tidak dapat kami terima, karena ini merupakan ancaman bagi kami,” tegas juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam pernyataan kepada wartawan.
Ukraina diketahui berharap bahwa negara-negara anggota NATO akan memberikan undangan untuk bergabung selama pertemuan para Menteri Luar Negeri yang dimulai di Brussels pada Selasa (3/12) waktu setempat.
Peringatan dari Moskow itu disampaikan setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, seperti yang dilaporkan Anadolu Agency, menyatakan bahwa jika Ukraina diundang untuk bergabung dengan NATO, undangan tersebut harus mencakup seluruh wilayah negaranya, bukan hanya sebagian wilayah tertentu saja.
“Jika ini sebuah undangan, maka hal itu harus berlaku untuk seluruh wilayah kami. Tidak dapat diterima jika NATO hanya mengundang sebagian wilayah Ukraina,” ucap Zelensky dalam pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa yang berada di Kyiv untuk melakukan pembicaraan pada Minggu (1/12).
Pada Selasa (3/12) waktu setempat, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam perjanjian yang dibuat 30 tahun lalu, yang mengatur tentang pelepasan senjata nuklir Ukraina dari era Uni Soviet dengan imbalan jaminan keamanan yang hingga kini tidak pernah terealisasi.
Perjanjian yang dimaksud, menurut Reuters, adalah Memorandum Budapest yang ditandatangani pada tahun 1994. Perjanjian ini mengharuskan Ukraina untuk menyerahkan senjata nuklirnya, yang pada saat itu merupakan stok terbesar ketiga di dunia, sebagai imbalan atas jaminan keamanan dari beberapa negara, termasuk Rusia, setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.
Pemerintah Kyiv tengah aktif mendesak jaminan keamanan yang lebih kuat untuk melindungi negaranya dari potensi agresi Rusia. Hal ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa kembalinya Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, ke Gedung Putih dapat mempercepat penyelesaian perang, yang berisiko membuat Ukraina kehilangan wilayahnya.
Sejak 2014, Ukraina telah mengecam Memorandum Budapest, jauh sebelum invasi Rusia pada 2022. Keputusan Rusia untuk menduduki dan menganeksasi Semenanjung Crimea di timur Ukraina memicu pertempuran sengit yang menewaskan ribuan orang. Konflik tersebut akhirnya berujung pada gencatan senjata yang rapuh, diikuti oleh puluhan putaran perundingan yang didasarkan pada Perjanjian Minsk.
“Cukup dengan Memorandum Budapest. Cukup dengan Perjanjian Minsk. Dua kali sudah cukup, kita tidak bisa jatuh ke dalam perangkap yang sama untuk ketiga kalinya. Kita tidak memiliki hak untuk melakukannya,” tegas Zelensky dalam pernyataannya.
Kementerian Luar Negeri Ukraina mendesak Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan China—negara-negara yang juga menandatangani Memorandum Budapest—untuk memberikan dukungan dalam bentuk jaminan keamanan bagi Ukraina.
“Kami meyakini bahwa satu-satunya jaminan keamanan nyata bagi Ukraina, serta pencegah agresi Rusia lebih lanjut terhadap Ukraina dan negara-negara lainnya, adalah keanggotaan penuh Ukraina di NATO,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Ukraina.
