Pasangan calon nomor urut 1, Sahrul Gunawan – Gun Gun Gunawan, mengadakan sayembara bagi masyarakat yang menemukan kecurangan selama Pilkada Kabupaten Bandung. Mereka juga menjanjikan hadiah khusus bagi yang berhasil mengungkapnya.
Sahrul Gunawan menyatakan bahwa mereka yang menemukan kecurangan diminta untuk merekam video, khususnya terkait dengan praktik politik uang dan intimidasi yang terjadi selama proses pemungutan suara Pilkada pada 27 November 2024 lalu.
“Akan kami berikan hadiah khusus dan akan kami berikan perlindungan secara hukum, dan videonya untuk diserahkan kepada tim Hukum pasangan No Urut 1 untuk di tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujar Sahrul, kepada awak media, Jumat (29/11/2024).
Sahrul berharap masyarakat terus berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi di Pilbup Bandung, agar pilkada dapat berlangsung secara demokratis, bersih, jujur, dan akuntabel.
“Kami mohon masyarakat dan penyelenggara untuk mengawal demokrasi pada Pilkada 2024 ini,” katanya.
Pihaknya mengungkapkan penolakan terhadap data Sirekap, karena menurut Sahrul, sistem tersebut justru berpotensi menggiring opini publik mengenai siapa yang akan menjadi pemenang pemilu.
“Karena hakikat rekap pemilu ada pada rekapitulasi manual di tingkat PPS, PPK dan KPU tingkat kabupaten,” jelasnya.
Menurut Sahrul, penolakan terhadap Sirekap merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
“Kami mendorong KPU untuk mensosialisasikan bahwa data tersebut merupakan sebagai bentuk keterbukaan Publik KPU untuk membuka dikoreksi dan bentuk pengawasan dari masyarakat untuk di perbaiki jika terdapat ketidakcocokan terkait data Sirekap dengan Hasil Pemilihan di tingkat TPS. Sehingga akuntabel hasil pemilihan menjadi terbuka dan terang benderang,” ucapnya.
Sahrul menilai bahwa quick count atau hitung cepat adalah metode ilmiah yang digunakan dalam politik modern. Ia menegaskan bahwa quick count bukanlah keputusan resmi yang menentukan siapa yang menjadi pemenang dalam Pilkada.
“Maka kami mohon masyarakat untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi manual resmi KPU yang sedang berlangsung proses rekapitulasi pada tingkat PPS, PPK dan KPU tingkat Kabupaten mendatang,” ungkapnya.
Dia mengajak masyarakat Kabupaten Bandung untuk bersama-sama mengawal jalannya demokrasi, sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan dan upaya yang melanggar hukum.
“Kami mengajak semua pihak untuk memviralkan jika menemukan setiap bentuk kecurangan dan upaya melawan hukum yang menodai demokrasi,” pungkasnya.
